Coaching Clinic SAKIP 2025 Langkah Nyata Wujudkan Good Governance di Lutim

Coaching Clinic SAKIP 2025: Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Luwu Timur– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur kembali menggelar Coaching Clinic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 25-26 Juli 2025, dibuka secara resmi oleh Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, didampingi Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler, serta dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) H. Bahri Suli, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat se-Luwu Timur.

SAKIP sebagai Pilar Reformasi Birokrasi

Dalam sambutannya, Bupati Irwan Bachri Syam menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi hasil.

“Kegiatan ini digelar setiap tahun dengan anggaran yang tidak sedikit. Jika tidak ada peningkatan capaian kinerja, untuk apa kita laksanakan? Oleh karena itu, saya menargetkan peningkatan nilai Evaluasi AKIP dari 67,77% (Predikat B) di tahun 2024 menjadi minimal 70% (Predikat BB) di tahun 2025,” tegas Bupati Irwan.

Baca Juga: Korupsi PJU Tenaga Surya di Lutim Tersangka Diduga Pakai Identitas Palsu Perusahaan

Ia juga menyatakan akan menerapkan pakta integritas dalam pelaksanaan SAKIP untuk memastikan seluruh program kerja sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

*”Kami tidak ingin kinerja hanya sekadar memenuhi standar minimal. Harapannya, dalam tiga tahun ke depan (2027), hasilnya benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,”* tambahnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa Luwu Timur memiliki anggaran yang memadai, sehingga tidak ada alasan bagi para kepala OPD untuk tidak bekerja secara optimal, terutama dalam hal pelayanan publik.

Mengapa Evaluasi SAKIP Penting?

Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Luwu Timur, Saenab, dalam laporannya menjelaskan bahwa SAKIP merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Evaluasi SAKIP mencakup lima aspek utama:

1. Kualitas Perencanaan Kinerja – Memastikan perencanaan strategis selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Pengukuran Kinerja Berjenjang – Menilai capaian kinerja secara bertahap untuk perbaikan berkelanjutan.

3. Pelaporan Kinerja – Mendokumentasikan hasil kerja secara transparan dan akuntabel.

4. Evaluasi Akuntabilitas Internal – Memastikan dampak nyata dari implementasi SAKIP terhadap efisiensi dan efektivitas kerja.

5. Capaian Kinerja (Output & Outcome) – Mengukur hasil nyata dari program yang dilaksanakan.

Peran KemenPAN-RB dalam Penguatan SAKIP

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamaruddin (Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan).

Materi yang disampaikan meliputi:

• Pemahaman mendalam tentang SAKIP dan implementasinya.

• Strategi peningkatan nilai evaluasi AKIP menuju Predikat BB.

• Best practices dari daerah lain yang telah berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pemkab Luwu Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem akuntabilitas.