Sinergi Pemerintah dan DPRD Luwu Timur dalam Penyusunan Perubahan APBD 2025 untuk Kesejahteraan Masyarakat
Luwu Timur– Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, secara resmi menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Luwu Timur ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi dan menyempurnakan arah pembangunan daerah untuk tahun depan.
Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, dan didampingi Wakil Ketua I, Jihadin Peruge, sidang ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, jajaran Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Bagian, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.
Respons Pemerintah terhadap Aspirasi Fraksi-Fraksi
Sebelumnya, lima fraksi di DPRD Luwu Timur telah menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Ranperda Perubahan APBD 2025. Wakil Bupati Puspawati kemudian memberikan tanggapan dan penjelasan atas setiap masukan yang disampaikan.
1. Fraksi Partai Golkar: Apresiasi atas Sinergi Pemerintah dan DPRD
Fraksi Partai Golkar, melalui pernyataan Wahidin, S.AN, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Daerah dalam menyerahkan Ranperda Perubahan APBD. Menanggapi hal ini, Wabup Puspawati menyatakan bahwa kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam percepatan penyusunan anggaran.
Baca Juga: Bapenda Luwu Timur Genjot PAD, Sosialisasikan PBJT ke Pelaku Usaha Hotel
“Kami berterima kasih atas dukungan Fraksi Golkar. Sinergi ini menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan Luwu Timur,” ujarnya.
2. Fraksi Partai Nasdem: Fokus pada Penyerapan Anggaran dan Program Prioritas
Muhammad Iwan dari Fraksi Nasdem menyoroti pentingnya penghematan anggaran untuk program prioritas. Wabup Puspawati sepakat dan menegaskan bahwa program berkelanjutan akan menjadi fokus utama.
“Kami akan memastikan program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM, berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
3. Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR): Komitmen pada Program Unggulan
I Wayan Suparta dari Fraksi GPR meminta penegasan komitmen Pemda terhadap program unggulan seperti Kartu Lansia, Kartu Pintar (beasiswa pelajar), dan Kartu Sehat (layanan kesehatan gratis).
Wabup Puspawati menegaskan bahwa program-program tersebut telah dianggarkan secara khusus. Kami berharap ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.
4. Fraksi PDI Perjuangan: Strategi Keberlanjutan Proyek
Andi Surono, SE. dari Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan pentingnya infrastruktur infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Wabup Puspawati menyatakan bahwa Pemda akan memastikan pembangunan berjalan partisipatif.
“Kami akan mengawali setiap proyek dengan melibatkan masyarakat agar sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” ucapnya.
5. Fraksi PAN : Pemerataan Pelayanan Antarwilayah
Prima Eyza Purnama menyoroti masih adanya ketidakseimbangan pelayanan dasar seperti air bersih, kesehatan, dan pendidikan di beberapa wilayah. Wabup Puspawati mengakui hal ini dan berjanji terus berusaha memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap.
“Kami menyadari masih ada ketimpangan, namun dengan alokasi anggaran yang tepat, kami yakin dapat memperbaikinya,” ungkapnya.
Di akhir sidang, Wabup Puspawati mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk aktif terlibat dalam pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
