Malam Kelam Unjuk Rasa Gedung DPRD Sulsel Dibakar, Puluhan Kendaraan Jadi Bekakas

Tragedi Makassar: 67 Mobil Hangus, Gedung DPRD Dibakar, dan Tiga Nyawa Melayang dalam Kerusuhan Malam

Luwu Timur– Malam Jumat, 29 Agustus, di Kota Makassar seharusnya menjadi penutup minggu yang biasa. Namun, suasana itu berubah drastis menjadi malam horor yang dicatat oleh sejarah kelam kota itu. Demonstran yang memadati sekitar Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berubah menjadi kerusuhan maha dahsyat. Api membumbung tinggi, membakar tidak hanya aspirasi tetapi juga puluhan kendaraan dan merenggut nyawa.

Saat matahari terbit pada Sabtu (30/8) dini hari, pemandangan yang tersisa adalah kehancuran yang suram. Puluhan mobil berubah menjadi kerangka besi berasap, bangunan parlemen yang hangus, dan kesedihan mendalam atas korban jiwa yang tidak terhindarkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar segera bergerak, bukan hanya untuk memadamkan sisa-sisa api, tetapi juga untuk melakukan prosesi pembersihan atas puing-puing sebuah kemarahan massa yang tak terkendali.

Gambaran Kehancuran: 67 Mobil dan Lebih Hangus Jadi Bangkai

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, dalam pernyataannya di lokasi kejadian, menyebut angka yang mencengangkan: 67 unit mobil dinyatakan ludes terbakar. Jumlah tersebut masih bersifat sementara dan didominasi oleh kendaraan dinas, meski beberapa kendaraan pribadi juga ikut menjadi korban. Tidak hanya mobil, sejumlah sepeda motor juga ikut menjadi mangsa amukan massa.

Baca Juga: Suasana kota yang belum pulih pascakerusuhan menjadi alasan utama ditundanya duel sengit PSM melawan Persebaya

“Ini merupakan kejadian luar biasa,” tegas Fadli, menyadari betapa peristiwa ini melampaui batas demonstrasi biasa. Lokasi kejadian, yang juga berdekatan dengan beberapa dealer mobil, memperparah dampaknya. Tim Damkar Makassar bekerja keras memadamkan kobaran api yang tidak hanya melahap kendaraan tetapi juga menjalar ke bagian dalam gedung dewan.

Tidak hanya di kompleks DPRD Kota Makassar, massa juga membakar Kantor DPRD Provinsi Sulsel. Meski skalanya lebih kecil—satu mobil dan satu motor—kerusakan yang ditimbulkan tetap signifikan, menandakan luasnya amuk massa.

Korban Jiwa: Duka di Balik Kobaran Api

Di balik statistik kendaraan yang hangus, terdapat cerita yang jauh lebih tragis: hilangnya nyawa manusia. BPBD mencatat tiga orang meninggal dunia, dua luka berat, dan tiga lainnya luka sedang. Mereka bukanlah anonim; masing-masing memiliki nama, keluarga, dan peran.

1. Sarinawati (26), staff perempuan DPRD Makassar. Nasibnya sungguh memilukan. Tim evakuasi menemukannya dalam kondisi sudah hangus terbakar di dalam gedung. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.

2. Syaiful (43), staff Kecamatan Ujung Tanah. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Grestelina akibat luka bakar yang dideritanya.

3. Abay, staff DPRD Makassar. Seperti rekan kerjanya, Sarinawati, ia ditemukan tewas di lokasi kejadian dalam kondisi yang mengenaskan dan hangus terbakar.

Dua korban luka berat adalah Budi Haryati (30), pegawai DPRD yang harus dirujuk dalam kondisi koma, dan Heriyanto (28) yang mengalami luka berat karena terpaksa melompat dari lantai empat Kantor DPRD Sulsel untuk menyelamatkan diri dari jilatan api.

Sementara itu, tiga korban luka sedang—Sahabuddin (45), Arif Rahman Hakim (28), dan Agus Setiawan (32)—semuanya adalah pegawai DPRD. Mereka mengalami cedera akibat lemparan batu dan lompatan dari ketinggian lantai dua gedung, sebuah tindakan nekat yang dilakukan demi menghindari maut.

Pengerahan Massa dan Upaya Evakuasi

BPBD, bersama TNI dan Polri, bekerja tanpa henti sejak malam hingga pagi hari untuk mengevakuasi korban dan mengamankan lokasi. Fadli Tahar menggambarkan situasi yang chaos dan penuh tekanan. “Kami membantu untuk mengevakuasi korban dari semalam sampai sekarang kita masih bertugas. Dari TNI juga turut membantu untuk pengamanan,” ujarnya.

Upaya evakuasi dilakukan di tengah kondisi yang tidak stabil, dengan sisa api dan bahaya runtuhan. Pembersihan puing-puing dan pendataan kerugian masih terus dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh dari bencana yang dipicu oleh manusia ini.

Mencari Akar Masalah: Apa yang Memicu Amuk Massa?

Artikel ini tidak akan lengkap tanpa mencoba memahami mengapa ini bisa terjadi. Sementara investigasi resmi masih berlangsung, kerusuhan dengan skala sedemikian besar biasanya tidak muncul dari vacuum. Ia adalah puncak gunung es dari ketidakpuasan yang terakumulasi.

Beberapa hal yang sering menjadi pemicu kerusuhan semacam ini antara lain:

• Kekecewaan terhadap Kebijakan: Masyarakat mungkin merasa aspirasinya tidak didengar oleh wakil-wakil mereka di DPRD, sehingga gedung tersebut menjadi simbol penolakan.

• Isu Sensitif Lokal: Potensi adanya isu tertentu, seperti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau kebijakan publik yang dianggap merugikan, yang memanaskan suhu politik.

• Provokasi: Peran provokator yang memanfaatkan massa untuk memicu kekerasan dan pengalihan isu juga tidak boleh diabaikan.

• Komunikasi yang Gagal: Terputusnya saluran komunikasi yang sehat antara pemerintah, dewan, dan masyarakat dapat menciptakan kesenjangan yang diselesaikan dengan amuk.

Pembakaran gedung rakyat dan kendaraan dinas adalah sebuah pernyataan simbolik yang keras: rakyat merasa tidak lagi diwakili, sehingga mereka menghancurkan simbol-simbol representasi dan birokrasi tersebut.

Refleksi dan Langkah Ke Depan

Tragedi Makassar ini adalah sebuah luka yang dalam. Di satu sisi, hak untuk menyampaikan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Di sisi lain, kekerasan, pembakaran, dan hilangnya nyawa yang tidak bersalah adalah sebuah pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Pelajaran yang harus diambil dari peristiwa pilu ini adalah:

1. Pentinya Dialog: Pemerintah dan dewan perwakilan harus lebih pro-aktif dan tulus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mencegah eskalasi ketidakpuasan.

2. Manajemen Kerumunan: Aparat keamanan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola demonstrasi secara profesional untuk mencegahnya berubah menjadi kerusuhan.

3. Pertanggungjawaban Hukum: Proses hukum yang transparan dan adil harus ditegakkan terhadap para pelaku perusak dan provokator, sekaligus menelusuri akar penyebab kerusuhan.

4. Pemulihan: Pemerintah kota dan provinsi memiliki tugas berat untuk memulihkan tidak hanya infrastruktur yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik yang mungkin ikut hangus terbakar pada malam naas itu.

Saat BPBD menyelesaikan pekerjaan pembersihan mereka, yang tersisa adalah pertanyaan reflektif bagi semua pihak: bagaimana membangun kembali tidak hanya gedung yang rusak, tetapi juga jembatan komunikasi antara rakyat dan para wakilnya, agar tragedi berdarah seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Nyawa tiga orang dan puluhan aset negara telah menjadi harga yang terlalu mahal untuk sebuah ekspresi kemarahan.